Fatlolon , ADD DAN DANA DESA di Kelola Secara Transparan MTB

Bupati Maluku Tenggara Barat, Petrus Fatlolon mengingatkan para kepala desa untuk mengelola alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa secara transparan dengan melibatkan masyarakat, serta mensejahterahkan masyarakat sesuai kebutuhan bukan keinginan. "Tahun depan ADD maupun dana desa akan semakin meningkat dimana satu desa akan menerima bantuan antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar," kata Bupati Petrus Fatlolon. Sehingga bantuan dana dari pemerintah pusat maupun daerah yang ditransfer langsung ke rekening desa ini harus dikelola secara baik guna membangun desa dengan membuat sarana/prasarana dasar yang dibutuhkan seperti jalan setapak dan balai desa, dan juga infrastruktur lainnya serta adat, sesuai dengan RPJMDES dan RKPDES yang telah di susun oleh desa masing-masing dan di tetapkan oleh BPD desa dan kepala desa, dan telah di Musrenbangkan. Menurut Bupati, dirinya bersama Wabup Agustinus Utuawly telah mengunjungi berbagai desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan melakukan dialog dengan warga sepeti di Molumaru, Wuarlabobar, Yaru, hingga Arui-bab dan Sangliat Karawain di Kecamatan Kormomolin, dan desa atubulda kecamatan Wertambrian. "Tetapi yang terpenting adalah pengelolaan ADD dan DANA DESA oleh kades dan perangkatnya harus transparan dan masyarakat harus dilibatkan secara langsung kemudian laporan pertanggungjawabannya juga harus jelas dan transparan," tandas bupati. Menurut bupati, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota telah memberikan perhatian lebih kepada para kepala desa. "Tangan kanan saya adalah para kades, dan camat sebagai tangan kiri sehingga saya tidak akan sungkan-sungkan untuk memberikan perhatian yang besar kepada para kades di seantero Bumi Duan Lolat ini, mulai dari ujung Molo Maru sampai dengan ujung Selaru," tandasnya. Bupati juga minta pimpinan dan anggota legislatif di kabupaten proaktif melakukan pengawasan penggunaan anggaran yang teralokasi di setiap desa dan kecamatan karena ruang pengawasan ini dijamin undang-undang. Sehingga lewat pengelolaan anggaran yang diberikan pemerintah secara transparan dan tertanggungjawabkan, diharapkan tidak ada satu pun kepala desa yang nantinya terjerat masalah hukum akibat penyalahgunaan ADD dan DANA DESA. Bupati juga akan memberikan penghargaan kepala-kepala desa yang mengelola ADD dan DANA DESA secara baik dan benar dimana mereka akan diusulkan untuk berangkat naik Haji bagi kades yang beragama muslim, sedangkan yang beragama kristen akan mengikuti wisata rohani ke Jerusalem. "Anggarannya dari pemerintah kabupaten sebab hal itu dijamin dalam undang-undang," katanya. Dalam kunjungan tersebut, bupati juga menyerahkan bantuan beras yang berasal dari Dinas Ketahanan Pangan kabupaten kepada masyarakat sebagai antisipasi terjadinya rawan pangan . (CM-22)