Ambon, CM
Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk meningkatkan kinerja. Namun sisilain Louhenapessy dan Hadler akan diperhadapkan dengan sejumlah pegawai kontrak “pegawai sisipan” pasca kekosongan pimpinan kota dan digantikan oleh PJS.
“Richard dan Syarif akan diperhadapkan dengan mau atau tidak menyelamatkan Pemerintah Kota Ambon, dari naiknya defisit keuangan, yang diakibatkan membengka belanja pegawai tiap SKPD lingkub Pemkot Ambon”tutur salah satu pegawai lingkub pemkot kepada Citra Maluku yang engan dipublikasikan namanya pekan kemarin.
Menurutnya, suda atau tidak suka kedua calon walikota dan wakil walikota terpilih saat ini akan diperhadapkan dengan dua pilihan, satunya menyelamatkan Pemkot dari Defisit berkepanjangan atau memberhentikan sejumlah pegawai kontrak dadakan yang disisikan tian pejabat dalam lingkun Pemkot Ambon.
“suka atau tidak suka kedua orang ini harus menerima atau tidak menyelamatkan kota dari defisit, dan itupun kalau sejumlah pegawai kontrak sisipan atau titipan dipecat (dikeluarkan) untuk menyelamatkan kota ambon dari defisit”tegas dia.
Dia juga mengatakan bahwa, sejumlah pegawai kontrak saat ini diperkirakan mencapai kurang lebih 100 orang yang tersebar disejumlah SKPD dan mereka ini muncul pasca kekosongan pemerintahan saat Richard turun dari jabatan.
Selain pegawai kontrak tiap SKPD, diketahui bahwa defisit keuangan pemkot, terbesar muncul dari belanja pegawai yang dari perhitungan bisa mencapai 73 persen kebutuhan tiap tahunnya dikeluarkan.
“Belanja pegawai saja mencapai, kurang lebih 73 persen dan sisahnya pekerjaan fisik, dan kalau dihitung kiranya jagan sampai target tersebut tidak naik dengan jumlah pegawai kontra” tegasnya.
Dia berikan contoh, SKPD yang terjadi penerimaan pegawai kontrak besar-besaran, seperti Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan, Sat Pol PP, Bagian Umum dan Dampak Lingkungan.
Dengan kondisi ini, dia mengharabkan bahwa pemerintahan Richard dan Syarif dapat melihat persoalan yang berdampak pada, defisit keuangan daerah kendati sejumlah pegawai honorer belum tuntas dan bahkan K2 pun belum.
“Saya berharab Walikota dan wakil walikota dapat melihat hal penimbunan tenaga kerja conterak yang diterima di tiap SKPD, kendati sampai saat ini pegawai honorel dan K2 belum tuntas” harabnya.(CM-01)
Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk meningkatkan kinerja. Namun sisilain Louhenapessy dan Hadler akan diperhadapkan dengan sejumlah pegawai kontrak “pegawai sisipan” pasca kekosongan pimpinan kota dan digantikan oleh PJS.
“Richard dan Syarif akan diperhadapkan dengan mau atau tidak menyelamatkan Pemerintah Kota Ambon, dari naiknya defisit keuangan, yang diakibatkan membengka belanja pegawai tiap SKPD lingkub Pemkot Ambon”tutur salah satu pegawai lingkub pemkot kepada Citra Maluku yang engan dipublikasikan namanya pekan kemarin.
Menurutnya, suda atau tidak suka kedua calon walikota dan wakil walikota terpilih saat ini akan diperhadapkan dengan dua pilihan, satunya menyelamatkan Pemkot dari Defisit berkepanjangan atau memberhentikan sejumlah pegawai kontrak dadakan yang disisikan tian pejabat dalam lingkun Pemkot Ambon.
“suka atau tidak suka kedua orang ini harus menerima atau tidak menyelamatkan kota dari defisit, dan itupun kalau sejumlah pegawai kontrak sisipan atau titipan dipecat (dikeluarkan) untuk menyelamatkan kota ambon dari defisit”tegas dia.
Dia juga mengatakan bahwa, sejumlah pegawai kontrak saat ini diperkirakan mencapai kurang lebih 100 orang yang tersebar disejumlah SKPD dan mereka ini muncul pasca kekosongan pemerintahan saat Richard turun dari jabatan.
Selain pegawai kontrak tiap SKPD, diketahui bahwa defisit keuangan pemkot, terbesar muncul dari belanja pegawai yang dari perhitungan bisa mencapai 73 persen kebutuhan tiap tahunnya dikeluarkan.
“Belanja pegawai saja mencapai, kurang lebih 73 persen dan sisahnya pekerjaan fisik, dan kalau dihitung kiranya jagan sampai target tersebut tidak naik dengan jumlah pegawai kontra” tegasnya.
Dia berikan contoh, SKPD yang terjadi penerimaan pegawai kontrak besar-besaran, seperti Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan, Sat Pol PP, Bagian Umum dan Dampak Lingkungan.
Dengan kondisi ini, dia mengharabkan bahwa pemerintahan Richard dan Syarif dapat melihat persoalan yang berdampak pada, defisit keuangan daerah kendati sejumlah pegawai honorer belum tuntas dan bahkan K2 pun belum.
“Saya berharab Walikota dan wakil walikota dapat melihat hal penimbunan tenaga kerja conterak yang diterima di tiap SKPD, kendati sampai saat ini pegawai honorel dan K2 belum tuntas” harabnya.(CM-01)
Komentar