Pemkab MTB saat ini sedang mempersiapkan berbagai persoalan yang merupakan kebutuhan daerah namun tak mampu dibiayai oleh APBD kabupaten untuk disampaikan dalam Rakerda tersebut.
"Setiap pimpinan SKPD telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan program kerja dan kegiatan, setelah itu ditelaah secara baik sehingga akan menjadi masukan saat Rakerda berlangsung," katanya.
Jika program-program kerja tidak dapat dibiayai oleh Pemkab MTB maupun Pemprov Maluku, maka diusulkan untuk ditetapkan dalam program nasional.
"Hal ini telah disampaikan dalam Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, beberapa hari kemarin," kata Romelus.
Ia juga berjanji akan memperjuangkan keinginan masyarakat di kecamatan Tanimbar Utara untuk terpisah menjadi Daerah Otonom Baru (DOB), lepas dari MTB.
Penjabat Bupati MTB, Romelus Far Far di Saumlaki, Senin menyatakan penyelenggaraan Rakerda di berbagai kabupaten dan kota di provinsi Maluku selama ini sebenarnya bertujuan untuk mendorong kemajuan daerah.
"Pada pertengahan bulan ini, Rakerda Pemprov Maluku akan dilaksanakan di kabupaten MTB. Pak Gubernur tidak mau melaksanakan Rakerda di wilayah-wilayah yang fasilitasnya tersedia, beliau selalu memilih wilayah yang sulit karena mau dibantu," katanya.
Romelus menyatakan dirinya dan para pejabat di MTB sudah meninjau kecamatan Tanimbar Utara, dan memilih Desa Keliobar sebagai tempat penyelenggaraan Rakerda.
"Dari delapan desa yang ada di sana kita memilih desa yang representative dengan catatan juga punya kekurangan-kekurangan, yakni desa Keliobar," katanya.
Rakerda tersebut akan dihadiri seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemprov Maluku, dan seperti biasa akan ada penyampaian keluhan masyarakat secara langsung melalui para kepala desa dan akan dijawab oleh pimpinan SKPD.
Menurut Romelus, gubernur berkeinginan berbagai persoalan dapat dicarikan solusi pada saat itu juga. Dan jika SKPD terkait belum menyiapkan program, maka akan dianggarkan dalam APBD Provinsi Maluku tahun 2018.
"Sebenarnya dengan kabupaten terdepan NKRI ini sudah menjadi alasan yang kuat oleh pemerintah pusat apalagi pemerintah provinsi. Kita-kita saja yang belum memanfaatkan alasan kabupaten ini sebagai beranda depan NKRI untuk memperjuangkan. Saya akan all out untuk hal itu," katanya.
Romelus menambahkan, Rakerda dijadwalkan dihadiri juga oleh sejumlah Menteri sebagai pejabat penentu kebijakan di tingkat pusat, sehingga diharapkan bisa menjawab usulan masyarakat, Pemkab MTB dan Pemprov Maluku.
Selain Rakerda, Gubernur Said Assagaff dan rombongan dijadwalkan mengunjungi tujuh desa lain di kecamatan Tanimbar Utara.
Beberapa agenda yang sudah dijadwalkan adalah peresmian balai desa pembukaan sasi memanen ikan di desa Watidal, peninjauan lokasi Bandar Udara dan sebagainya.(CM-02)
Komentar