Peluncuran KLA di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku



Ambon, 24/5 (Antara Maluku) - Pemerintah serius untuk mengupayakan perlindungan kaum perempuan dan anak di seluruh Tanah Air secara maksimal dengan menempatkan sebanyak mungkin satuan tugas di daerah.  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Yohana Yembise meluncurkan sembilan kabupaten/kota layak anak (KLA) di Maluku.


Setelah itu Peluncuran kedua ditandai dengan penandatanganan komitmen oleh Menteri Yohana Yembise, Gubernur Maluku Said Assagaff, delapan bupati (Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru ) dan Wali Kota Tual, dalam satu acara yang digelar di Islamic Center, Kota Ambon, Rabu.


Sebelum itu telah dilakukan pertama di kota ternate Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise, di Gedung Dhu'afa Center Ternate, Maluku Utara, mengukuhkan satuan tugas perlindungan perempuan dan anak (satgas PPA) Kota Ternate, Kamis (09/03/2017).
Satgas PPA yang berjumlah 175 orang tersebut, berasal dari sejumlah Kelurahan yang ada dalam wilayah kota Ternate, kecuali Kecamatan Hiri, Moti, dan Batang Dua.



Menteri PPPA, Yohana Yembise mengatakan, satgas ini merupakan salah satu program dari Kementerian PPPA, untuk membantu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perdagangan manusia yang merupakan isyu Nasional saat ini.
"Jadi seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia harus membentuk satgas masing-masing, nanti kita akan berikan pelatihan dan pengukuhan, seperti yang baru saja kita lakukan di Ternate," jelas Menteri Yohana.
Deklarasi KLA yang menjadi bukti nyata untuk bersama-sama mewujudkan gerakan "World Fit for Children" dan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada 2030 itu, digelar dalam Kampanye Gerakan Bersama Lindungi Anak (Berlian) yang dihadiri oleh ratusan pelajar SD, SMP dan SMA di Kota Ambon.

Menteri Yohana mengatakan untuk bisa mewujudkan KLA, pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan harus memperhatikan 24 indikator yang mendukung terbentuknya KLA.

24 indikator tersebut, antara lain tersedianya peraturan atau kebijakan daerah tentang KLA, terlembaganya KLA, adanya keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, dan tersedianya fasilitas Informasi Layanan Anak (ILA).

"Memang tidak mudah, namun saya yakin dengan komitmen yang kuat, kita bisa bersama-sama mewujudkan KLA sebagai salah satu cara menurunkan angka kekerasan, khususnya terhadap anak-anak," katanya.

Dikatakannya lagi, berdasarkan Konvensi Hak Anak Indonesia yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Kementerian PP dan PA telah menargetkan pada 2030 sudah tidak ada lagi kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak di Indonesia.

Terkait itu, Kementerian PP dan PA telah mengembangkan strategi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak Indonesia melalui pendekatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman orang dewasa terhadap hal tersebut.

"Target kita tahun 2030 Indonesia sudah layak anak. Diharapkan melalui Gerakan BERLIAN dan Launching KLA ini akan semakin banyak masyarakat yang sadar tentang pentingnya keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak," ucapnya.

Yohana juga memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp10 juta kepada dua pelajar Maluku yang berprestasi, salah satunya adalah Almendo Pesiwarissa, atlet karate nasional yang berhasil meraih piala "5th Basel Open Masters 2014, First Prize Kumite" di Swiss pada 2014.

Komentar